Anggota Komisi V DPR Etha Bulo mengharapkan,  terkait dengan pembangunan ruas jalan nasional Kawasan Timur Indonesia (KTI), termasuk Maluku Utara, agar lebih mengutamakan Penambahan Ruas Jalan Nasional.

Hal itu dikatakannya saat Komisi V DPR melakukan kunjungan kerja (kunker) spesifik ke Propinsi Maluku Utara Rabu pekan lalu. Dalam acara yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Michael Wattimena, tim Komisi V antara lain memantau pembangunan infrastruktur dan transportasi di Propinsi Malut yang dibiayai APBN 2013 dan 2014. Pemantauan dan pengawasan juga dimaksudkan sebagai bahan masukan untuk penyusunan APBN-Perubahan 2014.

Etha Bulo mengatakan, perlunya memprioritaskan pembangunan jalan nasional dibandingkan melakukan pelebaran jalan nasional ada, karena aksesbilitas masih merupakan sesuatu yang diutamakan untuk meminimkan isolasi daerah satu dengan lainnya.

Sedangkan untuk program jangka panjang dalam rangka memudahkan konektivitas antar pulau di  Maluku Utara, perlunya mempertimbangkan konektivitas antar pulau. Untuk itu politisi Partai Demokrat ini mengusulkan, saatnya dilakukan perencanaan pembangunan sejumlah jembatan penghubung antar pulau, seperti halnya yang dilakukan di pulau-pulau di Kepulauan Riau.

Berdasarkan data dari Direktorat Bina Pelaksana Wilayah III Ditjen Bina Marga Kemen PU,  panjang jalan nasional di Provinsi Maluku 511,889 km, panjang jalan strategis nasional adalah 486,805 km dan panjang jalan propinsi 1.867,03 km.

Rata-rata di KTI, ketersediaan aksesbilitas jalan dan jembatan yang memadai merupakan kendala tersendiri dan dibutuhkan sebagai salah satu parameter mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi. Untuk di kota Ternate, aksesbilitas dapat dijangkau dengan mudah. Namun untuk kota Sofifi, yang merupakan Ibu kota Propinsi Malut- ketersediaan jalan dan jembatan yang memadai masih dibutuhkan, utamanya akses ke daerah-daerah lain ked an dari kota Sofifi. (mp), foto : hr/parle/mastur*